- Admin Dinkes
- Jumat, 16 Mei 2025
- 918
Kadinkes Kepri Paparkan Arah Kebijakan Kesehatan 2026 di Forum Perangkat Daerah Provinsi
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) turut berpartisipasi dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar di Balairung Wan Seri Beni (21/5), Pulau Dompak, Tanjungpinang. Forum ini dibuka secara resmi oleh oleh Asisten Administrasi Perekonomian & Pembangunan, Luki Zaiman Prawira, S.STP., M.Si, dan dihadiri oleh jajaran OPD se-Provinsi Kepri serta instansi terkait dari kabupaten/kota.
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagai rangkaian dari proses Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Diketahui, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 mengangkat tema “Akselerasi Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia, Didukung Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Akuntabel”
Dalam sesi pembahasan teknis, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Dr. Moh Bisri, SKM, M.Kes memaparkan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026, yang fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penguatan sistem kesehatan daerah. Pemaparan ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., yakni mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berkarakter.
Beberapa program prioritas dan quick win yang disampaikan antara lain:
• Pemberian makan siang dan susu gratis
• Bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil,
• Pemeriksaan kesehatan gratis,
• Penuntasan kasus TBC dalam lima tahun ke depan.
Dalam paparannya, Kadinkes juga menyoroti pentingnya penurunan prevalensi stunting sebagai indikator utama, serta peningkatan angka harapan hidup masyarakat Kepulauan Riau.
Dinas Kesehatan juga menyampaikan agenda strategis untuk pengembangan dua rumah sakit rujukan provinsi:
1. RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) —
Fokus pada pengembangan layanan jantung, stroke, kanker, dan radioterapi.
2. RSJKO Engku Haji Daud —
Ditargetkan menjadi rumah sakit pendidikan utama bidang kejiwaan serta pusat rujukan jiwa antar kabupaten/kota.
Tak hanya itu, Dinas Kesehatan turut memperkuat UPTD Instalasi Farmasi melalui:
• Digitalisasi sistem manajemen farmasi,
• Penerapan standar ISO dan GSDP/CDOB,
• Penguatan pengawasan distribusi obat dan alat kesehatan.
Forum ini menjadi wadah sinergi antarperangkat daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang partisipatif dan terintegrasi. Diharapkan hasil diskusi dan masukan dari forum ini akan memperkuat arah kebijakan pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.
