Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan melaksanakan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat, Pemerintah perlu mengkaji dan membahas hal-hal yang menjadi urusan kesehatan. Kebijakan pembangunan kesehatan saat ini mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan kebutuhan (need based) ke arah pendekatan berlandaskan hak (rights based). Di sisi lain, penyakit tidak menular (PTM) menunjukkan peningkatan sehingga akan menimbulkan permasalahan kesehatan baru bagi masyarakat Indonesia.

READ MORE

Mengingat tantangan kesehatan saat ini, Kepulauan Riau menghadapi masalah kesehatan triple burden, yaitu masih tingginya penyakit infeksi/menular, meningkatnya penyakit tidak menular atau (PTM) dan muncul kembali penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi. Berdasarkan Hasil Riskesdas 2018, ada beberapa hal yang menjadi prioritas penanganan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain 41,8 % Masyarakat di Kepri Kurang Aktifitas Fisik setiap hari, sedangkan angka Nasional berada di 33, 5 %. Penyakit tidak menular seperti, Obesitas, Stroke, Diabetes Melitus juga masih harus diperhatikan lebih lanjut karena masih berada di atas angka nasional. Hal ini tentu saja berdampak kepada meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah; menurunnya produktifitas masyarakat; menurunnya daya saing negara yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Kebijakan pembangunan kesehatan saat ini mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan kebutuhan (need based) ke arah pendekatan berlandaskan hak (rights based). Kesehatan adalah hak asasi manusia, maka negara berkewajiban untuk memenuhi bagi setiap warga negara.

READ MORE

 

Gambar : Tim Ketahanan Pagan Menjual Berbagai Macam Sayur dan buah

Perbaikan Gizi Masyarakat Merupakan Salah Satu Upaya Untuk Menciptakan Generasi Yang Sehat Di Masa Depan. Stunting Dan Gizi Kurang Masih Menjadi Masalah Gizi Dan Harus Dicegah Sedini Mungkin. Salah Satu Upaya Pencegahannya Adalah Dengan Melakukan GERMAS ( Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Sesuai Dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 melalui Edukasi Gizi Seimbang Yaitu Gemar Makan Sayur Dan Buah.

Gambar : Tim Dinkes Menyajikan Makanan Sehat Bergizi

Hasil Dari Pemeriksaan Tekanan Darah Pada Karyawan Dan Karyawati Di OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tercatat Dari 637 Orang Yang Diperiksa Sebanyak 110 Orang (17,2%) Mengalami Hipertensi. Angka Tertinggi Pada OPD Kesbangpol (36,3%). Sebanyak 369 Orang Karyawan Kariyawati Di Lingkingan Pemerintah Provinsi (57,93) Mengalami Obesitas Sentral. Riskesdas Tahun 2018 Menunjukan Masyarakat Kurang Komsumsi Sayur Dan Buah Sebanyak 95,5%.

Gambar : Pemeriksaan Gratis dari Tim Klinik Gurbernur

Kegiatan Bazar Sehat Dilaksanakan Guna Seluruh SKPD yang ada di Pemerintahan Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau Diharapkan Mampu Menjadi Contoh Untuk Masyarakat Luas Dalam Melaksanakan GERMAS Untuk Mencegah Kelurga Dari Stunting Dan Gizi Kurang yang akan berdampak pada masa depan anak cucu Kita. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Menggandeng beberapa SKPD dalam Penyelengaraan Kegiatan Bazar Sehat, adapun SKPD yang ikut Serta ialah Dinkes, Disperindag, DKP, Badan Ketahanan Pangan, Serta dari organisasi PERSAGI ( Persatuan ahli Gizi), dari Pihak Kalbe dan Klinik Gurbenur. ( SP/ Kesga- Gizi)

 

 

READ MORE

Satuan Karya Bakti Husada adalah Satuan Karya Pramuka yang menghimpun dan membina peserta didik yang mempunyai minat dan bakat dalam bidang kesehatan. Kegiatan Saka Bakti Husada diwilayah Kwartir Daerah meliputi Latihan Rutin, Bakti Masyarakat dan Pencapaian Tanda Kecakapan Khusus. Sejalan dengan program pemerintah yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan sasaran kelompok masyarakat potensial. Saat ini Pimpinan Saka Bakti Husada Nasional sedang gencar-gencarnya menyelenggarakan kegiatan Saka Bakti Husada.

Pada kesempatan Rakerkesnas 2019 tanggal 11 Februari 2019 yang lalu, Menteri Kesehatan memimpin serasehan terkait SBH dengan kesepakatan 1). Mendukung upaya peningkatan peran aktif Saka Bakti Husada dalam memupuk, mengembangkan, membina dan mengarahkan minat serta bakat generasi muda dalam bidang kesehatan untuk mendukung pencapaian Indonesia Sehat; 2) Mendukung upaya revitalisasi Saka Bakti Husada melalui sinergi dan kolaborasi Pimpinan Saka Bakti Husada Tingkat Nasional dan Daerah melalui peningkatan kapasitas, penguatan struktur kelembagaan serta penguatan dukungan anggaran dan sumber daya; 3) Mengoptimalkan upaya pengarusutamaan pemberdayaan Saka Bakti Husada dalam program Pembangunan Indonesia Sehat pada Satuan Kerja masing-masing; dan 4). Meningkatkan kinerja Saka Bakti Husada di seluruh Indonesia.

Pimpinan Saka Bakti Husada Daerah Kepulauan Riau berkomitmen untuk menggerakkan Cabang dan Pangkalan yang ada diwilayahnya. Pada rapat koordinasi tingkat daerah yang lalu disepakati bahwa kegiatan Saka Bakti Husada disinergikan dengan kegiatan Dinas Kesehatan setempat. Anggota Saka Bakti Husada diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan Dinas Kesehatan, terutama yang terkait dengan keterampilan pada krida-krida Saka Bakti Husada. Pertemuan tersebut juga menekankan pengaktifan Cabang dan Pangkalan serta melaksanakan perkemahan bakti di setiap tingkatan.

Rapat Koordinasi Saka Bakti Husada (SBH) Daerah Kepulauan Riau merumuskan beberapa hal :

1. SBH Kepulauan Riau akan berkoordinasi dengan Kwartir daerah untuk melakukan revitalisasi SBH menginggat perubahan nomenklatur dan format SK lama untuk menertibkan SK yang baru,
2. Reaktifitasi Krida akan dilakukan melalui keterlibatan peserta didik pada kegiatan seksi-seksi berdasarkan Krida terkait,
3. Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Riau akan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau terkait mekanisme pemanfaatan pajak rokok guna menunjang seluruh operasional SBH daerah Kepulauan Riau. 

Rapat Koordinasi Saka Bakti Husada (SBH) Daerah Kepulauan Riau dilaksanakan di Bintan, Perkemahan Poyotomo pada tanggal 25-26 Januari 2019, dihadiri oleh 6 (enam) orang dari unsur majelis pembimbing (Mabi), 20 (duapuluh) orang unsur pimpinan, perwakilan SBH cabang bintan pamong SBH cabang Tanjungpinang, Pangkalan KKP Kelas I Tanjungpinang dan Poltekes Tanjungpinang (by.MH12)

 

 

READ MORE