Beranda

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Gambar : Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Pertemuan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2021 di Batam, 10 Desember 2021 dengan mengundang 3 Narasumber dari Universitas Gajah Mada Yaitu Ibu Putu Eka Andayani, Bapak Anis Fuad dan Bapak Guardian Yoki Sanjaya. Saat Panel berlangsung dipandu oleh moderator yaitu Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, yang mana ringkasan materi yang dipaparkan oleh 3 narasumber sebagai berikut :

• RS Rujukan akan mengambil Data yang setiap hari dikumpulkan oleh Fasilitas kesehatan di kelola dan 100% dari data sampel BPJS di kelola kemudian menjadi peta Indonesia. Dengan Aplikasi DaSK ini bisa melihat Rujukan Jantung ada dimana saja dan bisa melihat daerah mana yang paling banyak merujuk Pasien jantung keluar Provinsi, sehingga harapannya bisa terpantau semuanya.
• Provinsi Kepulauan Riau belum sampai pada tahap memfasilitasi seharusnya ada tim khusus yang menangani rumah sakit rujukan ini untuk menerima dan memfasilitasi, sehingga bisa mengatur jadwal konsultasi dengan dokter dll.
• Ada beberapa peraturan yang baru yaitu Permenkes no.3 tahun 2020 dan PP 47 tahun 2021 untuk mengatur sistem RS Rujukan ini, Rujukan ini tidak berbasis rumah sakit, Rujukan ini hanya berbasis dari jumlah tempat tidur. Jika tempat tidurnya sudah melebihi 270 sudah bisa menjadi kelas A meskipun Spesialisnya Kurang berbasis kapada kemapuan pelayanan
• Perbedaan yang Paling Prinsip antara PMK 1/2021 dengan Rancangan Peraturan Pemerintah
• Berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kebutuhan medis pasien
• Kemampuan faskes terdiri dari kompetensi faskes
• Dilakukan secara online lewat SISRUTE
• Semua rumah sakit Rujukan Harus menggunakan SISRUTE Hanya daerah yang belum terjangkau internet yang boleh tidak menggunakan SISRUTE, di kepulauan riau yang belum terjangkau yaitu di Pulau terpencil.
• Dinas Kesehatan yang akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap berjalannya sistem Rujukan ini.
• Tugas dan Tanggung Jawab RS Pengembangan Pusat Rujukan :
• Menyusun Renstra, RSBA, Renop
• Menyiapkan & memenuhi sumber daya utk RS rujukan
• Memenuhi standar & syarat sbg RS pendidikan
• Terakreditasi
• Memenuhi target capaian indikator nasional mutu pelayanan kesehatan di RS
• Melaksanakan pelaporan insiden keselamatan pasien di RS
• Memiliki layanan unggulan dengan minimal 1 dokter subspesialis atau dokter spesialis dg kualifikasi tambahan, untuk setiap unggulan
• Menyelenggarakan sister hospital
• Memiliki jejaring rujukan pelayanan medik dengan rumah sakit lainnya.
• Menyelenggarakan pengampuan dalam peningkatan kapasitas pelayanan, manajemen, dan pengembangan digitalisasi pelayanan kesehatan di RS
• Mendampingi RS Pengembangan Pusat Rujukan Nasional, Provinsi, dan Regional dalam menyusun rencana operasional berdasarkan pada Renstra masing-masing. Rencana operasional ini akan memuat program-program RS dengan dana bersumber dari APBN/APBD, DAK dan BLUD.
• Pendampingan Program ini diselenggarakan secara full-daring, atau hybrid (tatap muka dan daring). Tim PKMK akan mendampingi setiap minggu selama 8minggu* secara daring yang dapat diikuti oleh tim dari RS peserta dari lokasi masing-masing.
• Di masa pandemic sepertia sekarang ini tidak semua orang harus ke dokter, rumah sakit atau puskesmas, tetapi bisa berkomunikasi lewat telemedicine sehingga mengurangi risiko tenaga medis tertular covid-19
• Kewenangan dari dokter itu mulai dari wawancara, memerikasa fisik, pemeriksaan penunjang dan menegakan diagonosis, Banyak aspek mulai dari edukasi,promosi kesehatan, Konsultasi, monitoring dan Intervensi.
• Menurut peraturan menteri Kesehetan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Telemedicine adalah pemberian layanan kesehatan jarak jauh oleh professional kesehatan dengan menggunkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti pertukaran diagnosis,pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan msyarakat.
• Untuk pemantauan terhadap pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan lain pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan tetap memperhatikan mutu Pelayanan dan kesehatan pasien. (NA)